Tulang Bawang Barat (SL) – Sekitar 1.500 massa yang tergabung dalam Forum Buay Bulan Bersatu bersama tim advokat berencana menggelar aksi damai di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Gedung DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) pada Rabu (12/8/2026.
Sebagai bentuk pemberitahuan, Forum Buay Bulan Bersatu yang didampingi tim advokat telah menyerahkan surat pemberitahuan pelaksanaan aksi kepada Unit Intelkam Polres Tubaba.
Juru Bicara Forum Buay Bulan Bersatu, Aswar Irawan, mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait konflik antara Masyarakat Adat Buay Bulan, Kecamatan Tulang Bawang Udik (TBU), dengan PTPN 1 Regional 7 Unit Usaha Bunga Mayang.
“Ada beberapa desakan yang akan kami sampaikan kepada Pemkab dan DPRD Tubaba terkait konflik antara Masyarakat Adat Buay Bulan dengan PTPN 1 Regional 7 Unit Usaha Bunga Mayang,” ujar Aswar, Senin (10/8).
Ia menjelaskan, tuntutan pertama adalah meminta Pemkab dan DPRD Tubaba segera mengambil langkah konkret untuk memediasi konflik antara Masyarakat Adat Buay Bulan dan PTPN 1 Regional 7 Unit Usaha Bunga Mayang.
Selain itu, Forum Buay Bulan Bersatu juga mendesak Pemkab Tubaba agar tidak memberikan rekomendasi perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 1 Regional 7 Unit Usaha Bunga Mayang seluas 3.819,1292 hektare yang, menurut pihak forum, telah berakhir pada 2025
Forum tersebut juga meminta Pemkab dan DPRD Tubaba turut mendesak PTPN 1 Regional 7 Unit Usaha Bunga Mayang untuk menyelesaikan penyaluran program Corporate Social Responsibility (CSR), kewajiban penyediaan kebun plasma 20 persen, serta berbagai kewajiban sosial lainnya yang menurut mereka belum dipenuhi kepada masyarakat selama puluhan tahun.
Aswar menambahkan, massa yang akan mengikuti aksi diperkirakan mencapai ratusan orang dan berasal dari 13 tiyuh di Kecamatan Tulangbawang Udik
“Insya Allah saya selaku salah satu orator aksi dapat mengendalikan massa sehingga penyampaian aspirasi berlangsung tertib, damai, dan tidak terjadi tindakan anarkis yang dapat memicu kericuhan,” pungkasnya.
Agraria Tulang Bawang hingga Pemerintah Pusat
Pemprov Lampung Kawal Konflik Agraria Tulang Bawang hingga Pemerintah Pusat
Rekomendasi
Jelang HUT ke-81 RI, PLN UP3
